Sistem transportasi yang aman adalah hak setiap warga negara. Namun, kondisi jalan di Indonesia seringkali diwarnai dengan pelanggaran. Meskipun ada hukum transportasi yang mengatur, implementasinya di lapangan terasa tumpul. Banyak pelanggaran lalu lintas yang seolah dibiarkan, mulai dari menerobos lampu merah, berkendara di trotoar, hingga tidak mengenakan helm. Fenomena ini tidak hanya merusak ketertiban, tetapi juga mengancam keselamatan.

Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan yang konsisten. Aparat penegak hukum, dalam beberapa kasus, tidak tegas menindak pelanggar. Praktik tilang yang tebang pilih atau bahkan adanya “uang damai” membuat menjadi tumpul. Pelanggar merasa aman dan tidak jera.

Dampak dari lemahnya penegakan sangat fatal. Angka kecelakaan terus meningkat. Jalanan menjadi tidak aman. Masyarakat yang taat aturan merasa dirugikan karena hak mereka terabaikan. Ketidakadilan ini mengikis kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum.

Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi total. Pengawasan harus ditingkatkan dengan teknologi, seperti kamera tilang elektronik (ETLE), yang tidak bisa disuap. Setiap pelanggaran harus ditindak, tanpa pandang bulu.

Selain itu, sanksi harus lebih berat. Denda yang lebih tinggi dan pencabutan surat izin mengemudi (SIM) dapat memberikan efek jera. Hukum transportasi yang tegas adalah kunci untuk menciptakan ketertiban.

Pendidikan tentang etika berlalu lintas juga krusial. Kampanye yang berkelanjutan dan masif harus digalakkan di seluruh Indonesia. Masyarakat harus sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Masyarakat juga memiliki peran penting. Kita harus berani melapor jika ada pelanggaran yang terjadi. Suara publik yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum transportasi benar-benar ditegakkan.

Hukum yang adil dan tegas adalah fondasi dari transportasi yang aman. Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran terus terjadi. harus menjadi pelindung, bukan pajangan.