Tingginya biaya logistik adalah salah satu tantangan ekonomi terbesar Indonesia, yang secara langsung memengaruhi harga barang eceran dan daya saing produk nasional. Oleh karena itu, inisiatif Membangun Pusat Logistik Nasional yang terintegrasi menjadi strategi krusial untuk menekan biaya distribusi barang dan memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Biaya logistik di Indonesia masih berada di kisaran 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara maju yang di bawah 10%. Membangun Pusat Logistik modern yang efisien memerlukan harmonisasi infrastruktur fisik, teknologi digital, dan regulasi yang mendukung. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasok yang ramping, cepat, dan transparan, sekaligus memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

---

Integrasi Infrastruktur Fisik dan Digital

Strategi utama dalam Membangun Pusat Logistik adalah sinkronisasi infrastruktur multi-moda. Pusat logistik raksasa (Logistics Hub) harus ditempatkan pada lokasi strategis yang terhubung langsung dengan pelabuhan laut dalam (deep sea port), bandara kargo, dan jaringan kereta api serta jalan tol. Konsep ini dikenal sebagai intermodalitas.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah menetapkan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, sebagai salah satu contoh hub logistik multi-moda di Pulau Jawa. Pengembangan kawasan ini, yang dimulai sejak tahun 2023, mencakup pembangunan gudang penyimpanan modern dan fasilitas kargo dengan kapasitas total 15.000 TEUs. Menurut laporan kemajuan Kemenhub pada Juni 2025, efisiensi waktu pemindahan kargo dari kapal ke gudang di KIT Batang telah berkurang hingga 40% berkat penggunaan Automated Stacking Cranes (ASC) dan sistem Yard Management System (YMS) berbasis AI. Pengurangan waktu ini secara langsung memotong biaya demurrage (biaya sandar kapal) yang merupakan komponen signifikan dalam biaya logistik.

---

Sederhana dan Harmonisasi Regulasi

Infrastruktur fisik yang canggih tidak akan berfungsi optimal tanpa regulasi yang mendukung. Biaya logistik seringkali membengkak akibat perizinan yang berulang, pemeriksaan ganda di pelabuhan, dan praktik pungutan liar. Oleh karena itu, Membangun Pusat Logistik harus dibarengi dengan reformasi regulasi.

Pemerintah telah mendorong implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), sebuah platform digital tunggal yang mengintegrasikan layanan perizinan, kepabeanan, dan karantina antar instansi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), bahkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa, 12 November 2024, untuk memperkuat pengawasan siber dan investigasi terhadap potensi penyalahgunaan sistem NLE. Tujuan dari kerjasama ini adalah menciptakan lingkungan logistik yang bersih dan bebas dari intervensi manual yang dapat memicu korupsi, yang merupakan salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik.

---

Pemanfaatan Teknologi untuk Prediksi dan Otomasi

Aspek teknologi memainkan peran sentral dalam menekan biaya operasional harian. Pusat logistik modern memanfaatkan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk prediksi permintaan yang lebih akurat, yang pada gilirannya mengurangi biaya inventory yang terlalu besar atau kekurangan stok.

Misalnya, di fasilitas gudang dingin (cold storage) yang merupakan bagian dari proyek Membangun Pusat Logistik di Surabaya, Jawa Timur, telah diimplementasikan sistem Warehouse Management System (WMS) berbasis Internet of Things (IoT) sejak awal tahun 2025. Sistem ini mampu memprediksi waktu kedaluwarsa barang segar dengan tingkat akurasi 95%, sehingga meminimalkan kerugian akibat pembuangan produk. Penghematan dari pengurangan kerugian dan peningkatan efisiensi penempatan barang ini dilaporkan mencapai sekitar 15% dari total biaya operasional gudang per bulan, yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih rendah.