Perlambatan yang berkelanjutan di Pasar Harta Tanah (properti) China telah menjadi perhatian serius bagi stabilitas finansial global. Sektor properti China, yang pernah menjadi mesin pertumbuhan utama, kini menghadapi krisis likuiditas, default utang pengembang, dan rendahnya permintaan pembeli rumah. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik yang berpotensi memicu efek domino ke Ekonomi Serantau Asia, mengingat keterkaitan perdagangan, investasi, dan rantai pasokan global. Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan yang diambil oleh Beijing tidak hanya diawasi oleh investor domestik, tetapi juga oleh regulator dan bank sentral di seluruh Asia Tenggara.

Permasalahan di Pasar Harta Tanah China berakar dari kebijakan Tiga Garis Merah yang diterapkan pada tahun 2020, bertujuan untuk mengekang utang berlebihan pengembang. Kebijakan ini, meskipun niatnya baik, secara efektif memutus akses likuiditas bagi perusahaan yang terlalu bergantung pada utang, menyebabkan gelombang default utang obligasi, dengan Evergrande dan Country Garden menjadi contoh paling mencolok. Pada akhir kuartal ketiga 2025, nilai rumah baru yang terjual di 50 kota utama China dilaporkan anjlok sebesar 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan hilangnya kepercayaan konsumen dan kesulitan pengembang dalam menyelesaikan proyek properti yang sudah dijual (pre-sold).

Efek domino dari krisis Pasar Harta Tanah ini telah mulai terasa di Ekonomi Serantau. Negara-negara Asia Tenggara yang merupakan eksportir komoditas, seperti Indonesia, mengalami tekanan pada harga komoditas logam dasar dan mineral yang digunakan dalam konstruksi, seperti nikel dan tembaga. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Indonesia pada 1 Oktober 2025, permintaan ekspor batu bara dan bijih besi ke China mengalami penurunan 10% dalam enam bulan terakhir, sebuah indikasi langsung dari perlambatan sektor konstruksi. Penurunan permintaan ini berdampak pada Kondisi Fiskal Negara pengekspor komoditas.

Untuk memitigasi risiko, Bank Rakyat China (PBOC) telah mengambil langkah monetary easing dengan memotong suku bunga acuan pinjaman (LPR) dan melonggarkan beberapa regulasi hipotek pada Agustus 2025. Selain itu, pemerintah China juga telah mengalokasikan dana talangan (bailout fund) senilai RMB 200 miliar pada September 2025 untuk membantu penyelesaian proyek yang mangkrak (unfinished housing projects), demi memulihkan kepercayaan publik. Meskipun demikian, para ekonom dari Ekonomi Serantau menyarankan agar negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam, segera mendiversifikasi mitra dagang dan memperkuat permintaan domestik untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap permintaan dari Pasar Harta Tanah China. Keberanian dan kecepatan Beijing dalam memulihkan sektor ini akan menentukan seberapa parah efek domino yang akan dirasakan di seluruh Asia.