Beberapa tahun terakhir ditandai oleh lonjakan berita mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang melanda perusahaan-perusahaan di Industri Teknologi global, termasuk di Indonesia. Fenomena ini, yang kontras dengan pertumbuhan pesat yang dialami sektor ini selama pandemi, memicu evaluasi mendalam terhadap model bisnis start-up yang selama ini dominan. PHK massal mencerminkan pergeseran fokus dari growth at all costs (pertumbuhan tanpa batas) menuju profitabilitas dan keberlanjutan finansial. Analisis terhadap gelombang PHK di Industri Teknologi ini menunjukkan bahwa valuasi tinggi tidak selalu sejalan dengan fondasi bisnis yang kuat.

Pemicu utama PHK massal di Industri Teknologi adalah perubahan iklim makroekonomi global. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral di banyak negara telah mengakhiri era pendanaan murah. Modal ventura kini menjadi lebih selektif dan menuntut start-up untuk segera mencapai titik impas (break-even point). Model bisnis yang mengandalkan subsidi besar-besaran untuk mendapatkan pangsa pasar kini tidak lagi berkelanjutan. Berdasarkan laporan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tercatat ada 25 start-up di Indonesia yang melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk PHK, pada tahun 2024. Total karyawan yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang.

Evaluasi terhadap model bisnis start-up menunjukkan adanya kelebihan staf yang signifikan di beberapa bagian. Selama lonjakan pandemi, banyak perusahaan merekrut karyawan secara agresif, berasumsi bahwa tingkat pertumbuhan digital akan bertahan. Ketika pertumbuhan melambat, biaya operasional yang tinggi menjadi beban. Oleh karena itu, PHK seringkali difokuskan pada departemen non-teknis, seperti pemasaran dan operasional umum, untuk memangkas burn rate (tingkat bakar uang). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan PHK wajib mematuhi UU Ketenagakerjaan dan menjamin hak-hak pesangon karyawan. Kemenaker membuka posko pengaduan bagi korban PHK di Industri Teknologi yang beroperasi setiap hari kerja.

Untuk melindungi hak karyawan yang terdampak, peran aparat hukum menjadi penting. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memediasi sengketa pesangon. Sebagai contoh, kasus sengketa pesangon antara karyawan dan sebuah perusahaan ed-tech pada tanggal 15 November 2025 berhasil diselesaikan melalui mediasi tripartit (perusahaan, serikat pekerja, dan Disnakertrans) yang difasilitasi oleh Polsek setempat. Fenomena PHK ini pada akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Industri Teknologi bahwa keberlanjutan bisnis didasarkan pada profitabilitas yang solid, bukan sekadar kecepatan pembakaran modal.